peraturan perusahaan

Kenapa Peraturan Perusahaan Wajib Di Buat?

Apa Itu Peraturan Perusahaan?

Peraturan Perusahaan Adalah aturan dasar yang dibuat dengan maksud dan tujuan untuk menjamin keseimbangan ataupun keberlangsungan ekosistem di perusahaan yang aman dan tertib. Tak hanya itu, peraturan perusahaan juga dibuat guna menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasan ataupun pelanggaran pemenuhan hak yang kerap terjadi.

Menurut UU sendiri dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) menjelaskan lebih lengkap, peraturan perusahaan adalah peraturan yang di buat khusus guna memenuhi syarat dan tata tertib perusahaan.

Apakah Setiap Perusahaan Membutuhkan Peraturan?

perusahaan jasa maupun perusahaan perdagangan barang baik nasional maupun multinasional wajib menerapkan peraturan perusahaan guna menjalankan manajemen perusahaan dengan baik. Dengan begitu, operasional yang dapat berlangsung sehari harinya dapat sesuai dengan apa yang di harapkan.

Tak hanya untuk mengatur segala tentang kebutuhan perusahaan, peraturan perusahaan juga dibuat guna menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan aman antara pekerja maupun pengusaha.

Lantas, Apa saja Isi Dalam Peraturan Perusahaan?

Dalam Pasal 111 UU Ketenegakerjaan, Peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat:

  1. hak dan kewajiban pengusaha;
  2. hak dan kewajiban pekerja/buruh;
  3. syarat kerja;
  4. tata tertib perusahaan; dan
  5. jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan.

Tak sekedar dibuat, peraturan perusahaan juga wajib mendapatkan pengesahan dari menteri ataupun pejabat yang terkait dalam waktu paling lama 30 hari setelah dibuatnya peraturan tersebut. Nantinya jika peraturan perusahaan di anggap tidak memenuhi syarat sesuai dengan UU, maka pejabat terkait akan menuliskan surat untuk melakukan perbaikan atas peraturan tersebut.

Jangka waktu perbaikan yang diberikan adalah 14 hari, jadi selama 14 hari tersebut pengusaha wajib mencantumkan perbaikan yang dilakukan sebelumnya dan mengirimkannya kembali ke pejabat terkait. Jika terdapat pelanggaran pada pembuatan peraturan perusahaan ataupun peraturan terkait lainnya akan di sanksi dengan Pasal 188 UU Ketenagakerjaan.

Pasal ini mengatur ketentuan sanksi pidana pelanggaran berupa denda paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas pelanggaran Pasal 111 ayat (3) UU Ketenagakerjaan mengenai jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *